Pemerintah Perlu Antisipasi Mobilitas Warga

0
168
FOTO BERSAMA. Jajaran Forkopimda Jateng, tokoh agama, kepemudaan berfoto bersama dalamrapat koordinasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019.(Foto: Rahmat YW)

SEMARANG – Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2019, peran pemerintah menjadi faktor penentu sekaligus tumpuan harapan akan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan dari seluruh rangkaian peristiwa akhir tahun tersebut. Walaupun dari perspektif “pemangku kepentingan” masyarakat sebagai kumpulan warga negara juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Jateng Dr Rukma Setyabudi saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional dalam rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Wilayah Hukum Polda Jateng, di MG Setos, Kota Semarang, Selasa (18/12/2018).

Dalam konteks fungsi pengawasan, DPRD dapat menjalankan peran strategis berkaitan kegiatan pemerintah daerah dan masyarakat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2019 ini. DPRD bisa “bergerak dengan kedua kaki” untuk memastikan efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan pemerintah daerah sebagai penyedia (provider) seluruh aspek layanan publik dalam lingkup Jawa Tengah.

Salah satu contoh adalah perihal isu transportasi publik. Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru bisa dipastikan akan terjadi lonjakan mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. DPRD dapat memantau dan meminta laporan terhadap aktivitas pemeliharaan dan pengelolaan jalan provinsi. Bahkan dapat juga berperan mendorong BUMN penyedia transportasi publik yang beroperasi di Jawa Tengah untuk menyiapkan angkutan Natal dan Tahun baru dengan baik.

PT KAI, PT Pelni, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura, PT Garuda Indonesia adalah berbagai BUMN yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai penyedia layanan transportasi publik sehingga DPRD bisa membawa aspirasi masyarakat kepada BUMN-BUMN tersebut.

Sementara Kapolda Irjen Pol Condro Kirono menyebutkan ada beberapa isu yang perlu ada langkah antisipatif. Tindakan terorisme, gejolak harga pangan, mobilitas arus mudik, bencana alam, kegiatan ormas dalam hal ini aksi sweping pada kelompok maupun kegiatan tertentu.

“Ini harus diwaspadai. Saya telah menginstruksikan kepada seluruh kapolres untuk segera berkoordinasi dengan pemangku jabatan di daerah masing-masing,” jelasnya.

Dalam acara itu Wagub Taj Yasin yang mewakili Gubernur Ganjar Pranowo juga berpendapat sama. Pemerintah telah menyiapkan dan berkoordinasi dengan semua pihak agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar.

Pada rapat koordinasi, turut menjadi pembicara Danrem Makutarama Kol (TNI) Armed M Erwansyah, Koordinasi Kejati Jateng Marta Parliana Berliana. Seluruh jajaran kapolres di 35 kabupaten/kota. Sejumlah pihak-pihak mendukung seperti Pertamina Jateng-DIY, PLN, Basarnas. Termasuk tokoh agama dan kepemudaan.(wartalegislatif/rahmat/priyanto)​

168 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY