Rukma Ajak Penyelenggara Pemerintahan Patuhi Rekomendasi BPK

0
126
TERIMA LAPORAN. Ketua DPRD Dr Rukma Setyabudi disaksikan Sekda Dr Sri Puryono menerima LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Heri Subowo.(Foto: Setyo Herlambang)

SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng yang telah menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu Semester II. Pemerintah Provinsi-DPRD Jateng beserta kabupaten/kota pada Senin (17/12/2018) menerima laporan hasil pemeriksaan langsung dari Kepala BPK Perwakilan Jateng Heri Subowo di lantai III, Gedung BPK di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang.

Untuk Pemerintah Provinsi dan DPRD Jateng menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 semester I.

Saat menyampaikan sambutannya, Dr Rukma mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan yang ada di Jawa Tengah untuk dapat mempertanggungjawabkan dana penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apa pun rekomendasi BPK untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti,” pintanya.

Selanjutnya, Dr Rukma berharapan kegiatan pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat pada semua pihak, selain itu LHP tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi agar penggunaan dana penanggulangan bencana dapat lebih baik dan tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban.

Heri Subowo menyatakan, BPK sudah mengaudit penggunaan dana penanggulangan bencana. Terlebih pada tahap prabencana. Tujuan dari audit itu dilakukan untuk mengetahui perencanaan, pengelolaan sampai pada pertanggungjawaban anggaran.

Dari simpulan pemeriksaan BPK pada pelaksanaan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana telah sesuai dengan undang-undang.

“Saya mengajak kepada semua daerah agar penggunaan dana mengacu pada peraturan perundangan. Bahkan dengan mengacu aturan, ke depan tidak akan lagi kesalahan yang terulang,” ucap dia.

Pada tahap I penyerahan LHP, selain Pemprov dan DPRD Jateng ada delapan daerah yakni Klaten, Magelang, Kendal, Semarang, Sragen, Banjarnegara, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Surakarta.(wartalegislatif/tyo/priyanto)

126 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY